Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI menjadi memanas pada saat Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam menyoroti soal masih banyaknya dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), yang belum memilik sertifikasi halal.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi melayangkan kritik pedas kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terkait dua isu krusial, kejanggalan dokumen anggaran dan absennya jaminan halal pada program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aprozi menilai, ada jarak yang lebar antara ambisi BPJPH menjadikan Indonesia pusat halal dunia dengan realitas pengawasan di lapangan yang masih bolong.
Ia juga mengungkapkan temuan miris di daerah pemilihannya, dimana standarisasi halal masih dianggap sebelah mata. “Bapak sering disebut sebagai ‘Presiden Halal’ di dunia internasional, tapi dapur program unggulan Presiden kita sendiri justru belum jelas kehalalannya,” Tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa banyak rumah potong ayam hingga dapur pengolahan MBG di daerah belum mengantongi sertifikat resmi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat mengenai kesesuaian syariat dalam proses penyembelihan.
“Tukang potongnya belum bersertifikat, dapurnya juga belum. Kita tidak bisa memastikan ini daging apa, ayam atau babi, kalau tidak ada jaminan halal. Jangan bicara mendunia dulu kalau di dalam negeri sendiri kita tidak bisa membuktikan kehalalan produknya,” Ujarnya
DPR RI Komisi VIII Mendesak semua pihak terkait segera mengambil tindakan konkret dan tegas ,yaitu ;
1. Wajib Sertifikasi: Mewajibkan seluruh ekosistem MBG, mulai dari rumah potong hingga dapur pengolahan, memiliki bersertifikat halal sebelum beroperasi.
2. Menjamin proses sertifikasi bagi program strategis nasional tidak terkendala biaya.
3. Sinkronisasi Data: Memperbaiki akurasi laporan keuangan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
“Pastikan apa yang masuk ke perut anak-anak kita melalui program MBG benar-benar suci dan aman,” Pungkas Anggota DPR RI Komisi VIII. (*/David)
