INDOSATUNEWS.COM – Kementerian Hukum dan HAM Kembali melakukan Rotasi, Mutasi bagi Ratusan pejabat di lingkungan unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Baik dilingkungan Kantor Wilayah, Lapas, Rutan, LPKA, Bapas dan UPT Jajaran Satker Kemenkumham.
Rotasi, Mutasi maupun Promosi Adalah hal yang Biasa dalam Suatu Organisasi, karena merupakan tuntutan organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu jabatan yang diberikan harus disyukuri dan hendaknya dapat dijaga dan diimbangi dengan kejujuran, keikhlasan, serta prestasi dalam bekerja. Untuk itu dibutuhkan keseriusan, tanggung jawab moral, dan komitmen bersama, serta bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Sebelumnya, dikutip dari republika.co.id, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna berharap, para pejabat yang baru dilantik dapat menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan negara serta mampu meningkatkan kualitas kinerja. Dia menjelaskan, dalam menjalankan tugas terdapat tiga tolok ukur parameter keberhasilan.
Pertama, peningkatan kualitas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Kedua, dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), dan terakhir serapan anggaran minimal 95 persen atau sesuai standar minimal nasional, kata Menkumham.
“Parameter keberhasilan kinerja adalah dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas,” ujar dia.
Disisi lain, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Polisi Andap Budhi Revianto mengatakan, perubahan dalam organisasi merupakan hal yang biasa. Demikian pula halnya dengan perubahan jabatan.
“Rotasi jabatan adalah hal lumrah dalam lembaga pemerintahan sebagai penyegaran organisasi,” kata dia.
Andap menambahkan, bahwa rotasi adalah bagian dari upaya menyikapi dinamika yang terjadi baik di internal maupun eksternal. Sehingga, dengan demikian organisasi dapat terus berkembang menjadi entitas yang lebih baik sesuai harapan dan tuntutan masyarakat
sementara itu, Saat dimintai pendapat, Salah satu masyarakat Asal Kota Serang, Solihun mengatakan bahwa Rotasi jabatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kemenkumham Sebagai pejabat apalagi yang menjadi pucuk pimpinan satuan kerja, tentu harus mampu mengarahkan seluruh jajaran staf untuk melaksanakan program kerja dan para pejabat agar mampu membaca dan menerjemahkan visi yang dikedepankan oleh pimpinan dan sekaligus harus memiliki kecakapan untuk merealisasikannya, karena itu dalam banyak hal, para pejabat dituntut untuk menguasai hal-hal yang bersifat teknis.
“Kita membutuhkan Pejabat yang mampu bekerja keras, bersinergi dengan masyarakat untuk melakukan percepatan pelaksanaan program yang telah direncanakan. Rotasi, mutasi ataupun promosi suatu jabatan merupakan bagian dinamisasi, proses penyegaran dan penyesuaian kebutuhan personil dalam organisasi birokrasi, akan selalu ada selama kebutuhan dan situasi organisasi menghendakinya. Dengan demikian hendaknya hal ini dapat kita lihat dan kita tanggapi secara wajar dan sebagai hal yang biasa,” ujarnya saat diwawancarai indosatunews.com .
Pejabat Publik memiliki berbagai keunggulan dan keutamaan, apabila tidak diisi dengan personil-personil yang loyal, profesional dan memiliki kompetensi serta integritas yang tinggi, maka hal ini akan menimbulkan berbagai permasalahan yang bersifat teknis maupun manajerial.
“Untuk itu, agar pejabat struktural yang baru dilantik hendaknya benar-benar mampu menjabarkan kepercayaan dan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya, penuh keseriusan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” pesanya. (Red)
