Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang turut serta dalam Entry Meeting Pelaksanaan Audit Ketaatan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 – 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Banten. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Corpu Kanwil Ditjenpas Banten dan diikuti secara hybrid, dengan beberapa unit pelaksana teknis (UPT) hadir langsung dan lainnya mengikuti secara virtual melalui Zoom.
Entry meeting ini merupakan bagian dari tindak lanjut Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektur Wilayah I, Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan dan Imigrasi Banten, serta Pimpinan Tinggi Pratama Ditjen Pemasyarakatan, dengan peserta dari berbagai UPT, termasuk Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang yang hadir secara langsung bersama dengan Kepala Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang serta beberapa kepala UPT di wilayah Serang Raya.
Rangkaian acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembukaan oleh MC, pembacaan doa, serta sambutan dari Kepala Ditjen Imigrasi Banten, Kepala Ditjen Pemasyarakatan Banten, dan Inspektur Wilayah I. Dalam sambutannya, Inspektur Wilayah I menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa, guna memastikan bahwa seluruh prosedur sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Sebagai bagian dari agenda, dilakukan penyerahan Surat Tugas Pelaksanaan Audit kepada tim audit, serta pemberian plakat dan cenderamata sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran. Kegiatan kemudian ditutup dengan menyanyikan lagu “Padamu Negeri”, sebagai simbol dedikasi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Dengan keikutsertaan dalam entry meeting ini, Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang berkomitmen untuk menjalankan pengadaan barang dan jasa secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan, melalui audit ini, setiap unit kerja semakin memahami pentingnya kepatuhan dalam pengelolaan anggaran demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemasyarakatan.
