INDOSATUNEWS.COM – Kadivpas Kemenkumham Jabar, M. Hilal, lakukan koordinasi dan laporan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Heni Yuwono, terkait rencana kegiatan kesamaptaan/FMD terhadap PNS dan CPNS dalam hal ini Petugas Pemasyarakatan khususnya bagi CPNS tahun 2017 s/d tahun 2021 di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jabar, Senin, 20 Juni 2022.
Dalam petunjuknya Sesditjen Pemasyarakatan menyampaikan beberapahal, laksanakan Penjajakan terkait rencana kegiatan kesamaptaan bagi Petugas Pemasyarakatan ini, lakukan perjanjian kerjasama antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat dengan Panglima Divisi I pada Kostrad yang akan menjadi stake holder, karena MoU yang Ada hanya antara Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Kepolisian (SPN).
Dalam proses Koordinasi dan Pelaporan disampaikan oleh Sesditjen Pemasyarakatan bahwa Ini kegiatan yang belum pernah dilaksanakan dan bisa menjadi Pilot project untuk Kanwil-Kanwil yang lain, langkah pertama Segera lakukan perjanjian kerjasama antara Kakanwil Kemenkumham Jabar dengan Panglima Divisi I pada Kostrad.
Perencanaan kesamaptaan tersebut dapat dilaksanakan dikemudian hari dengan terlebih dahulu melaporkan secara lengkap kepada Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, anggaran kegiatan tersebut dapat menggunakan anggaran FMD dari masing-masing UPT Pemasyarakatan di wilayah Jawa Barat, jelas Sesditjen Pemasyarakatan kepada rombongan Divpas Kemenkumham Jabar.
Kadivpas Kemenkumham Jabar laporkan juga kepada Sesditjenpas bahwa Kegiatan Pembinaan Fisik mental dan displin bersama ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Petugas Pemasyarakatan dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi.
Dikunjungi langsung oleh Kadivpas Hilal, didampingi Karutan Depok Andi Gunawan dan Kalapas Cibinong Usman Majid, Panglima Divisi I Kostrad Cilodong, Jenderal TNI Bobby Rinal Makmun, menyambut baik dan akan mendukung penuh rencana kegiatan Kesamaptaan/FMD dan untuk teknis dasar pelatihannya nanti kita akan memfasilitasi sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. (Dede).
