INDOSATUNEWS.COM – Dalam rangka peningkatan kualitas laporan Keuangan dan BMN yang andal dan akuntabel, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua melaksanakan kegiatan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Dan Pemutakhiran BMN Semester I Tahun Anggaran 2022.
Kegiatan di awali dengan laporan Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pra Rekonsiliasi yang di wakili oleh Kabag Umum Dina Aplena
Dengan pertimbangan pencegahan penyebaran virus Covid-19 kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom dengan peserta yang mencakup seluruh Satker yang ada di Jajaran Kantor Wilayah Papua.
Kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 11-13 Juli 2022 ini dihadiri oleh Kakanwil Kemenkumham Papua Yang di Wakili Oleh Kadivpas Endang L Hardiman, Kabag Umum Dina Aplena, Kasubbag Keuangan BMN Vicktor Lucky Maturbongs, Perwakilan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jayapura dan Kepala UPT Se Kota Jayapura beserta staf secara langsung maupun virtual.
Kepala Kantor Wilayah yang di wakili Kadiv PAS Endang L Hardiman menyampaikan pada semester I tahun anggaran 2022 penyerapan anggaran kanwil dan satuan kerja secara kumulatif adalah 44,32 persen masih kurang dari target yang di harapkan yaitu 52,82 persen.
Oleh sebab itu kakanwil meminta kepada para Kadiv dan kepala satuan kerja untuk segera melakukan langkah langkah percepatan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 ini guna memenuhi target penyerapan anggaran yang telah di tetapkan.
Lebih lanjut dikatakan, kegiatan Pra Rekonsiliasi ini merupakan agenda penting, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan para pengelola keuangan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian para pengelola BMN dalam melaksanakan pekerjaan di bidang penatausahaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan BMN yang akuntabel, transparan dan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang akuntansi dan pelaporan BMN sehingga dapat memberikan prestasi yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya serta meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke – 14.
“Saya yakin dengan mengikuti kegiatan ini kompetensi para pengelola keuangan dan pengelola BMN akan semakin bertambah sehingga kinerjanya pun akan semakin lebih baik. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan pencapaian prestasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama ini dalam hal audit laporan keuangan sehingga opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat kita pertahankan untuk tahun-tahun berikutnya,” ujar Endang L Hardiman.
Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula agar seluruh satuan kerja para oprator mengikuti kegiatan ini dengan baik dan mengikuti seluruh arahan yang diberikan oleh narasumber demi terbentuknya laporan keuangan yang tepat dan akuntabel untuk itu jadikanlah kesempatan dalam kegiatan yang baik ini untuk menambah pengetahuan khususnya oprator saiba dan simak agar dapat membuat laporan keuangan yang lebih baik.
“Dari kegiatan ini bagi oprator yang belum memahami bisa saja langsung menanyakan kepada narasumber sehingga ada solusi bagi peserta oprator sehingga dalam laporan keuangan yang teman teman oprator buat dapat sesuai target dari kanwil maupun satuan kerja dan juga pertangun jawabkan dengan baik nantinya tidak kaya tahun kemarin yang pelaporan keuangannya kurang memenuhi target keuangan dari apa yang di capai,” pungkas Endang L Hardiman. (Red/Dede).
