Komisi VI DPR RI menyoroti kesiapan infrastruktur untuk menghadapi lonjakan arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 2025. Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, menegaskan pentingnya pengelolaan mobilitas yang optimal guna menghindari kemacetan dan risiko kecelakaan, terutama di Tol Trans Jawa dan Tol Trans Sumatera.
“Tanpa perencanaan matang, kita bisa menghadapi kemacetan dan gangguan operasional yang merugikan pemudik,” ujar Andre saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Jasa Marga, Subakti Syukur, dan Direktur Utama PT Hutama Karya, Budi Harto, di Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 28-30 Maret 2025, sementara arus balik pada 5-7 April 2025. Sebagai antisipasi, PT Jasa Marga memberikan diskon tarif tol 20% pada 24-27 Maret 2025 dan 8-9 April 2025.
PT Hutama Karya juga menyiapkan strategi operasional, termasuk pengoperasian jalan tol fungsional dan penyediaan fasilitas seperti toilet portable, SPBU Modular, mushola, pos kesehatan, dan pos pengamanan. Andre menekankan pentingnya penguatan manajemen lalu lintas, penambahan jalur transaksi di gerbang tol, dan informasi real-time untuk mengatasi kepadatan.
“Operator tol harus siap menghadapi lonjakan kendaraan dan memastikan pemudik tidak kesulitan akibat kurangnya koordinasi di lapangan,” tegasnya.
Komisi VI DPR RI mengingatkan PT Jasa Marga dan PT Hutama Karya untuk memastikan kesiapan operasional dan mitigasi kemacetan, serta pentingnya koordinasi antara operator tol, polisi, Kementerian PU, dan Kementerian Perhubungan demi kelancaran dan keamanan arus mudik.
